"Di perbatasan tiap hari kita melakukan pengawasan operasi udara, kita siap," tegas Marsekal TNI Imam Supaat, Selasa (31/8/2010).
Semua radar di perbatasan sudah dioperasionalkan dan diintegrasikan dengan garda sipil.
"Kita juga punya Eyes in The Sky di Selat Malaka antara Singapura Malaysia dan Indonesia dan dilaksanakan dengan baik. Kita hubungkan Angkatan Udara dengan TNI pada umumnya," imbuhnya.
Dikatakan untuk menjaga kedaulatan negara ini pihaknya mengaktifkan semua radar dan memaksimalkan patroli maritim yang sangat intens setiap saat.
Namun, hal itu tentunya harus mendapat restu dari Presiden terlebih dahulu. "Saya kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden besok kita akan ikuti. Untuk AU tidak ada masalah,"tandasnya. (*)
TNI Siap Perang Menunggu Hasil Perundingan 6 September
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan siap perang demi keutuhan NKRI, namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang akan dilaksanakan 6 September 2010.
Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia baru akan digelar 6 September 2010, terkait memanasnya hubungan kedua negera belakangan ini. Sementara rakyat kedua belah negara sudah "panas" saling kecam dan protes dengan berbagai aksi.
"Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa. Anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara," kata Panglima TNI akhir pekan lalu di Jambi.
Menyangkut persoalan Indonesia dengan Malaysia yang diikuti selama ini bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan lebih mengedepankan diplomasi.
"TNI selalu siap apa pun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tegas Jenderal Djoko Santoso, seperti dikutip dephan.go.id.
Menurut Djoko, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas Tanah Air dan keselamatan negara, karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara.
Jenderal Djoko juga menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik, karena itu TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik dan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik.
Panglima juga menegaskan keutuhan NKRI adalah harga mati bagi setiap masyarakat Indonesia, apalagi TNI yang bertugas penjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. (*)